“Untuk perusahaan besar, data yang diminta mencakup keuangan, ketenagakerjaan, hingga penjualan, sehingga butuh waktu dan koordinasi lintas divisi hingga kantor pusat. Target kami seluruh usaha besar bisa terdata 100 persen,” terang Sonny.
Guna mengatasi kendala operasional tersebut, BPS telah menerjunkan pejabat senior dan Aparatur Sipil Negara (ASN) secara langsung ke lapangan.
Sonny juga menegaskan kembali kepada seluruh pelaku usaha bahwa Sensus Ekonomi tidak berkaitan dengan perpajakan dan seluruh kerahasiaan data dijamin penuh oleh undang-undang demi menghasilkan basis kebijakan pembangunan nasional yang akurat.
