Sementara tersangka AHK dijerat dengan Pasal 64 atau Pasal 63 ayat (2) dalam undang-undang perbankan syariah yang sama beserta ketentuan penyesuaian pidana yang berlaku.
“OJK memastikan koordinasi bersama kepolisian dan kejaksaan terus diperkuat guna menindak tegas setiap kejahatan di sektor jasa keuangan,” terangnya.
Langkah penegakan hukum tanpa kompromi ini ditempuh demi menjaga integritas industri perbankan sekaligus melindungi kepercayaan dana masyarakat.

















