- Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman
MATASEMARANG.COM – Wakil Menteri Hukum Edward Omar Hiariej menegaskan penagih utang atau debt collector tidak bisa menarik seenaknua kendaraan yang debiturnya menunggak angsuran. Penagih utang harus melakukan eksekusi sesuai hukum.
Ia mengatakan persoalan pembiayaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum perdata. Namun masalah tersebut dapat berkembang menjadi perkara pidana apabila proses penagihan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, intimidasi, atau tindakan melawan hukum lainnya.
“Jangan sampai persoalan yang awalnya merupakan hubungan keperdataan justru berkembang menjadi tindak pidana karena ada kekerasan, ancaman, atau tindakan melawan hukum dalam proses penagihan,” kata pria yang akrab disapa Eddy tersebut, dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.
Menurut Eddy, penyelesaian persoalan pembiayaan seharusnya tidak hanya berfokus pada penanganan ketika konflik sudah terjadi.
Disebutkan bahwa pencegahan justru harus dimulai sejak awal, termasuk saat perusahaan pembiayaan melakukan verifikasi kemampuan dan kelayakan calon debitur sebelum perjanjian ditandatangani.
Dengan demikian, ia menekankan perusahaan pembiayaan perlu memastikan kemampuan dan kelayakan debitur agar persoalan tidak muncul dan berkembang menjadi konflik di kemudian hari.
Eddy juga menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam praktik penagihan. Penyebaran data pribadi debitur tanpa dasar hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana.
Selain itu, pihak penagih harus memiliki legalitas dan sertifikasi serta menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
