Sementara itu, Direktur Perdata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkum Henry Sulaiman menjelaskan jaminan fidusia merupakan instrumen hukum yang memberikan kepastian bagi kreditur dalam pembiayaan benda bergerak, termasuk kendaraan bermotor.
Melalui jaminan fidusia, kendaraan tetap dapat dikuasai dan digunakan debitur, sementara hak atas objek tersebut dijadikan jaminan atas kewajiban pembiayaan.
“Pendaftaran dilakukan secara elektronik hingga diterbitkannya sertifikat jaminan fidusia,” tutur Henry.
Ia menjelaskan sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial, tetapi pelaksanaannya tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan tidak dapat dijalankan secara sewenang-wenang, termasuk memperhatikan hak dan perlindungan debitur.
Dengan begitu, tambah Henry, terdapat prosedur dan batasan hukum yang harus dipatuhi.
Henry juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai cedera janji dan debitur tidak bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela, pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme pengadilan.
Maka dari itu, ia menambahkan keberadaan sertifikat jaminan fidusia tidak serta-merta memberikan kewenangan kepada pihak penagih untuk mengambil kendaraan secara paksa tanpa memperhatikan prosedur hukum.
Selain memberikan perhatian terhadap aspek pelaksanaan eksekusi, Ditjen AHU juga terus melakukan pembenahan layanan administrasi jaminan fidusia melalui FIDEX (Fiduciary Excellence).
Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan, memperkuat kepastian hukum, serta mendorong kepatuhan terhadap kewajiban pendaftaran dan pemberitahuan penghapusan jaminan fidusia.
