Apa Itu “Sympathy Scam”, Mengapa Wajib Diwaspadai?

Dian pun mendorong penguatan regulasi digital fundraising dan crowdfunding, mulai dari kewajiban audit, pemisahan rekening, hingga tanggung jawab hukum platform digital.

Pertahanan Kolektif

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Sonny Sukada menekankan bahwa membendung kejahatan yang bergerak cepat dan lintas platform ini membutuhkan pertahanan kolektif.

Bacaan Lainnya

Menurut dia, publik perlu dibekali literasi verifikasi berbasis komunitas, sementara regulator, penegak hukum, media massa, dan organisasi keagamaan harus bergerak serempak memutus rantai hoaks sebelum memakan korban lebih luas.

“Kami mengajak masyarakat tidak sekedar menghapus atau mengabaikan konten mencurigakan, tetapi aktif melaporkannya,” kata Sonny.

Di sisi lain, lanjut Sonny, platform digital wajib mempercepat penurunan konten deepfakce, menonaktifkan akun pelaku, memperketat kurasi iklan, dan menyelamatkan label konten AI secara transparan.

Di sisi kebijakan, Filantropi Indonesia mendesak pemerintah menyelaraskan pengawasan ruang digital dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Regulasi ke depan harus mempertegas kewajiban moderasi konten oleh platform, transparansi iklan berbayar, mekanisme populasi korban, serta koordinasi penegakan hukum agar pelaku penipuan berbasis AI dapat dilacak dengan ditindak tegas,: ujarnya.

Sebagai benteng pertahanan pertama, Filantropi Indonesia merumuskan lima langkah aman bagi masyarakat, yakni jangan mengklik tautan tidak resmi; jangan menyerahkan data sensitif; tolak segala bentuk pembayaran di muka; verifikasi informasi melalui kanal resmi lembaga, dan yang kelima, laporkan setiap konten mencurigakan.

Pos terkait