Di tengah dinamika terkait ijazah Wapres, Syahganda memastikan pemerintah tetap solid dan kabinet tetap fokus bekerja.
Menurut dia, persoalan hukum diselesaikan melalui jalur hukum sesuai konstitusi, tanpa mengesampingkan prioritas pemerintah dalam menjalankan berbagai program prioritas nasional untuk kesejahteraan rakyat.
Dalam kesempatan terpisah, Menko Yusril menegaskan adanya putusan pengadilan tertinggi, yaitu dari Mahkamah Agung, telah menutup celah adanya upaya hukum lanjutan untuk perkara yang sama.
“Putusan MA perlu dibaca dengan cermat dalam pertimbangan hukum yang dibacakan, disebutkan, ada pelanggaran serius yang membahayakan kehidupan demokrasi. Tidak hanya bagi kontestan capres/cawapres yang terlibat dalam pemilu, tetapi juga bagi kehidupan masyarakat sehingga pengajuan hukum lebih lanjut tidak ada gunanya lagi,” kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Selasa (10/11). [Ant]
