Lunasi Rp945 Juta, DJP Jateng I Hentikan Penyidikan Pajak PT FOB

Kanwil DJP Jateng I hentikan penyidikan pidana perpajakan RY dari PT FOB (foto: DJP Jateng I)
Kanwil DJP Jateng I hentikan penyidikan pidana perpajakan RY dari PT FOB (foto: DJP Jateng I)
  • Kanwil DJP Jawa Tengah I resmi menghentikan penyidikan pidana perpajakan yang menjerat RY dari PT FOB setelah melunasi total kewajiban pajak sebesar Rp945.379.594
  • Penghentian penyidikan disetujui melalui Keputusan Jaksa Agung Nomor 730 Tahun 2026 berdasarkan Pasal 44B UU KUP, dengan syarat pelunasan kerugian negara dan sanksi administratif

MATASEMARANG.COM – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Tengah I resmi menghentikan penyidikan tindak pidana perpajakan yang menjerat RY, pihak yang mewakili PT FOB, setelah tersangka melunasi seluruh kewajiban perpajakannya, termasuk pokok pajak dan denda administratif.

Proses penghentian ini bermula dari gelar perkara yang digelar Rabu, 20 Mei 2026, dengan dihadiri lintas instansi penegak hukum, yakni Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Direktorat Penegakan Hukum DJP Pusat, serta Unit Penegakan Hukum Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Gelar perkara tersebut digelar untuk memastikan seluruh syarat penghentian penyidikan telah terpenuhi secara akurat.

Bacaan Lainnya

Penyidik yang hadir dalam gelar perkara menerangkan bahwa dasar penghentian penyidikan ini adalah permohonan dari tersangka RY, yang sebelumnya telah menyetorkan seluruh kewajiban pajaknya sekaligus sebagai bagian dari upaya mendongkrak penerimaan negara.

Permohonan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, yang kemudian meneruskannya kepada Jaksa Agung.

Menurut penyidik, kebijakan ini mencerminkan efektivitas penegakan hukum yang mengutamakan pemulihan kerugian negara sekaligus mendorong kepatuhan wajib pajak.

Persetujuan resmi atas penghentian penyidikan ini tertuang dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 730 Tahun 2026 tertanggal 3 Juli 2026, dengan pertimbangan peran krusial kepatuhan wajib pajak bagi stabilitas fiskal nasional.

Perkara ini bermula dari dugaan perbuatan RY melalui PT FOB yang secara sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut atau dipotong, dan/atau menerbitkan faktur pajak yang tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya.

Pos terkait