Perbuatan tersebut disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i dan/atau Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Kebijakan penghentian ini juga sejalan dengan prinsip ultimum remedium, yakni jalur pidana hanya menjadi pilihan terakhir setelah seluruh alternatif penyelesaian lain dipertimbangkan secara matang.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Arif Yanuar mengatakan penghentian penyidikan dilakukan melalui mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
“Penghentian penyidikan ini merupakan bukti nyata sinergi dan kolaborasi yang kuat antar aparat penegak hukum dalam mencapai penyelesaian perkara sesuai koridor hukum yang berlaku,” ujar Arif Yanuar, Senin 28 September 2026.
Kewenangan penghentian penyidikan tindak pidana perpajakan bersumber dari Pasal 44B UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang memberikan hak kepada Jaksa Agung untuk menghentikan penyidikan atas permintaan Menteri Keuangan, dengan syarat wajib pajak atau tersangka telah melunasi kerugian yang ditimbulkan terhadap negara.
Dalam perkara ini, kerugian pada pendapatan negara tercatat sebesar Rp236.344.898, sedangkan sanksi administratif yang dikenakan sebesar Rp709.034.695, sehingga total kewajiban perpajakan yang telah dilunasi tersangka RY mencapai Rp945.379.594.
Penyidik pajak menjelaskan bahwa permohonan penghentian penyidikan baru dapat diajukan setelah wajib pajak atau tersangka melunasi kerugian pendapatan negara, yakni jumlah pajak yang tidak dibayar, kurang dibayar, atau yang seharusnya tidak dikembalikan, dan/atau jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan, bukti pemotongan, maupun bukti setoran pajak, ditambah sanksi administrasi berupa denda tiga kali lipat dari jumlah tersebut.

















