MATASEMARANG.COM – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyebut ada tiga langkah strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah untuk mengatasi korupsi di Indonesia sudah dalam tahap gawat darurat, sistemik, dan masif.
Ditemui di Yogyakarta, Selasa, Haedar mengatakan langkah pertama adalah Presiden Prabowo sebagai kepala negara harus memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi melalui institusi-institusi negara.
“Karena sudah dalam tahap yang gawat darurat maka Presiden sebagai kepala eksekutif pemerintahan perlu langsung memimpin pemberantasan korupsi lewat institusi-institusi yang sudah dibangun. Karena ini levelnya sudah terstruktur, masif, dan sistemik,” katanya.
Menurut Haedar, kepemimpinan Presiden Prabowo menjadi faktor penting dalam membangun ekosistem pemerintahan yang bersih karena penegakan hukum yang tegas dan konsisten akan menjadi fondasi bagi terjaganya kedaulatan negara sekaligus mewujudkan cita-cita Indonesia maju.
Haedar meyakini apabila agenda pemberantasan korupsi dijalankan secara serius melalui penguatan institusi negara, Presiden Prabowo akan meninggalkan warisan kepemimpinan yang kuat bagi bangsa.
“Saya yakin Presiden akan dikenang sebagai tokoh sekaligus kepala negara yang meninggalkan legasi yang kokoh bagi bangsa karena berhasil melakukan pemberantasan korupsi melalui institusi yang ada,” katanya.
Langkah kedua, kata Haedar, sinergi seluruh lembaga penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga lembaga pengawas lainnya, agar pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif melalui sistem yang terintegrasi.
