Menurutnya, pembangunan infrastruktur tahun 2025 telah berjalan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat, khususnya dalam menjawab persoalan banjir, kerusakan jalan, dan konektivitas wilayah.
Program penyelenggaraan jalan serta pengelolaan dan pengembangan sistem drainase menjadi tulang punggung kebijakan tersebut.
Meski demikian, Agustina mengakui adanya sejumlah kendala, terutama terkait perubahan regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Perubahan regulasi ini memerlukan penyesuaian dan pemahaman yang matang, sehingga ke depan proses pengadaan bisa dilakukan lebih dini di awal tahun anggaran,” tuturnya.
Memasuki tahun 2026, Pemkot Semarang akan memfokuskan pembangunan infrastruktur pada peningkatan konektivitas jalan yang menghubungkan wilayah hinterland serta pengentasan banjir dan rob.
Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan saluran drainase di sejumlah kawasan serta dukungan terhadap program pengendalian banjir yang dilaksanakan pemerintah pusat melalui BBWS Pemali-Juana.
“Seluruh rencana pembangunan 2026 diselaraskan dengan amanah RPJMD Kota Semarang 2025-2029, dengan titik berat pada pengurangan kawasan banjir dan rob serta peningkatan kemantapan jalan,” tegasnya.
Adapun prioritas strategis 2026 juga diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah, di antaranya melalui peningkatan aksesibilitas kawasan hinterland serta penguatan kawasan perekonomian dan destinasi wisata.
Beberapa proyek yang disiapkan antara lain pembangunan Jembatan Tay Kak Sie dan Jembatan Akses Pengasapan Ikan Bandarharjo.
