“Penetapan ini merupakan komitmen Pemerintah DKI Jakarta dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan dengan tetap memperhatikan peningkatan kesejahteraan pekerja serta keberlangsungan dunia usaha,” kata Pramono.
Orang nomor satu di ibu kota tersebut menekankan bahwa perumusan formula kenaikan upah tidak semata berfokus mendongkrak daya beli buruh, melainkan turut menjaga napas operasional sektor swasta.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan buruh tetapi tidak melupakan bagaimana pengusaha bisa tetap survive dan juga bisa berusaha dengan baik di Jakarta ini,” ujarnya.
Selama proses perundingan berlangsung, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berperan aktif sebagai mediator untuk menjembatani perbedaan aspirasi antara kalangan pekerja dan pelaku industri.
Dengan berlakunya regulasi tersebut, standar upah minimum Rp 6.136.941 per bulan akan resmi menjadi acuan pengupahan bagi seluruh perusahaan di wilayah DKI Jakarta mulai tahun depan.

















