MATASEMARANG.COM – Semakin banyaknya masyarakat yang menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) dalam transaksi keuangan, Pemprov Jateng ingin memberikan dukungan dengan memperluas jaringan internet ke wilayah-wilayah desa dan blank spot area.
Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat bisa terjangkau layanan transformasi keuangan digital.
Menurut Sekretaris Daerah Sumarno, perluasan jaringan internet di pelosok desa sebenarnya sudah dimulai sejak lama.
“Ini sudah kita mulai sejak masa Covid-19 dulu. Awalnya untuk mendukung administrasi di desa, dan selanjutnya akan mendukung layanan digitalisasi, termasuk dalam transaksi keuangan di tengah masyarakat,” katanya, Sabtu 1 November 2025.
Sumarno mengatakan, digitalisasi keuangan memaksa pembukuan lebih tertib, dan membentuk budaya kejujuran dalam tarnsaksi keuangan. Dengan menggunakan teknologi QRIS, penggunaan uang palsu juga bisa terhindarkan.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Tengah, hingga kini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi jaringan internet di 866 titik desa blankspot.
Sepanjang 2025, pemerintah provinsi telah memfasilitasi jaringan internet gratis di 327 desa, terdiri dari 195 desa blankspot, 50 desa wisata, 50 desa miskin ekstrem, dan 32 desa rawan banjir.
Gubernur Ahmad Luthfi menargetkan, seluruh wilayah blankspot di Jawa Tengah dapat terhubung internet pada 2029.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jateng Rahmat Dwisaputra mengatakan, Jateng menjadi salah satu provinsi dengan adopsi QRIS tertinggi, dan sudah menerapkan tap QRIS untuk layanan transportasi, pembelian gas elpiji, hingga akses tempat wisata.
