Ia mengkhawatirkan jika Pemkot Semarang melalui dinas terkait tidak segera melakukan penanganan sistematis, dalam kurun waktu 2 hingga 3 tahun ke depan lahan sawah di wilayah tersebut akan hilang total.
Kondisi ini berpotensi memicu para petani menjual lahannya kepada pengusaha atau korporasi yang berujung pada alih fungsi lahan.
“Kalau dibiarkan terus, kasihan petaninya. Nanti mereka frustrasi, lalu lahannya dijual dan beralih fungsi. Habislah sawah kita. Makanya butuh perencanaan matang dari dinas terkait agar air pasang bisa ditahan dan tidak meluas ke sawah,” tegasnya.
Menghadapi musim kemarau, Pilus memaparkan bahwa kondisi irigasi di wilayah Tugu dan Mijen terbagi menjadi dua, yakni lahan beririgasi teknis dan sawah tadah hujan.
Untuk wilayah tadah hujan yang rawan kekeringan, ia mendorong pemerintah untuk menyediakan infrastruktur penunjang seperti sumur dalam dan optimalisasi fungsi embung.
“Embung itu fungsinya bukan sekadar penampung air, tapi pada musim kemarau harus bisa dimanfaatkan untuk mengairi pertanian warga sejak awal tanam hingga menjelang panen,” jelasnya.
Sementara itu, menanggapi penggunaan benih padi Biosalin, varietas varietas unggul yang dirancang tahan air payau, Kadarlusman menilai inovasi tersebut belum bisa menjadi solusi utama ketahanan pangan di daerah terdampak rob.
Berdasarkan aspirasi warga dan petani, tingkat penerimaan masyarakat terhadap beras Biosalin masih rendah karena masalah kebiasaan rasa dan kualitas di pasaran.
“Biosalin memang bisa tumbuh di air payau, tapi masyarakat dan petani kita belum terbiasa dengan rasa berasnya, jadi kurang diminati di pasaran. Solusi utamanya tetap pembenahan dan penataan kembali lahan sawahnya,” pungkasnya.
