“Kami memaksimalkan potensi air sebanyak 15.000 liter per detik untuk kesejahteraan warga. Salah satu program sosial kami adalah ‘satu rumah satu mahasiswa’, berupa beasiswa Rp500 ribu per bulan,” jelas Jamaluddin.
Ia menambahkan, kegagalan BUMDes di sejumlah daerah lain disebabkan oleh proses perekrutan yang tidak selektif dan perencanaan yang terburu-buru.
Di Ponggok, perekrutan dilakukan melalui tes bertahap dan musyawarah desa, disertai evaluasi rutin dan pembagian hasil usaha secara transparan setiap akhir tahun.
Kepala Dispermades Klaten, Wahyuni Sri Rahayu, menyampaikan bahwa dari 391 desa di Klaten, seluruhnya telah memiliki BUMDes. Namun baru 13 BUMDes yang masuk kategori maju, salah satunya Ponggok.
“Kami terus melakukan pembinaan agar alokasi 20 persen dari dana desa benar-benar dapat memperkuat BUMDes. Selain itu, kami juga menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendorong inovasi sesuai potensi masing-masing desa,” ujarnya.
