“Kalau batas maksimal nikotin hanya 1 miligram dan tar 10 miligram, tembakau nasional tidak akan memenuhi standar tersebut, yang bisa memenuhi justru tembakau impor,” katanya.
Ia menilai, pemerintah seharusnya lebih dahulu melakukan riset. Termasuk menyediakan solusi bagi petani sebelum menetapkan aturan baru.
“Pemerintah jangan langsung membuat aturan tanpa memberikan solusi. Kalau memang ingin standar itu diterapkan, harus ada riset untuk menghasilkan bibit yang sesuai,” katanya.
Mengenai penyeragaman kemasan rokok, dia menilai, hal itu berpotensi menurunkan serapan tembakau nasional. Kondisi itu akhirnya memukul perekonomian masyarakat pertembakauan.
“Kalau memang diseragamkan, berpotensi banyak rokok ilegal,” katanya. [Ant]
