“Kalau tidak ada anggaran di kecamatan, tidak perlu dipaksakan. Kirim saja video ke kota, lalu dinilai oleh juri yang kompeten. Setelah itu, finalis bisa dipanggil untuk tampil langsung,” bebernya.
Dirinya menegaskan bahwa kritik yang disampaikannya bukan perkara menang atau kalah, melainkan demi perbaikan sistem pembinaan seni di Kota Semarang. Ia berharap ada evaluasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang khususnya dalam pengawasan pelaksanaan seleksi di tingkat kecamatan.
“Kita ingin sama-sama berbenah. Tujuannya mencari bibit terbaik agar bisa berprestasi di tingkat provinsi, bahkan nasional. Selama ini Kota Semarang belum pernah masuk tiga besar di tingkat provinsi. Ini harus jadi bahan evaluasi. Kalau penjaringan awalnya sudah bermasalah, bagaimana mau bersaing,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kota Semarang Aji Nur Setiawan, mengatakan pelaksanaan FLS3N tingkat kecamatan menjadi tanggung jawab panitia di masing-masing kecamatan yang terdiri atas kepala sekolah dan guru. Sedangkan penunjukan dewan juri juga dilakukan langsung oleh panitia di tingkat kecamatan.
Namun dalam beberapa tahun terakhir, anggaran kegiatan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Kondisi tersebut berdampak pada belum teralokasinya honorarium bagi seluruh juri pada pelaksanaan FLS3N tingkat kecamatan.
“Untuk meminimalisir resiko dan komplain, panitia Lomba FLS3N tingkat Kecamatan menunjuk juri yang bersedia melaksanakan tugas dengan honor sedikit atau tanpa honor sama sekali. Apabila seluruh juri ditunjuk dari praktisi dikhawatirkan pelaksanaan lomba tidak maksimal dan kemungkinan menimbulkan komplain mengenai honor yang diterima juri,” tandas Aji.
