Pada Minggu, Iran mengumumkan penutupan Selat Hormuz hingga berakhirnya campur tangan AS di kawasan tersebut, menyusul gelombang serangan lain antara AS dan Iran.
Sementara itu, pada 13 Juli 2026, Presiden AS Trump mengatakan Amerika Serikat akan menjadi “penjaga” Selat Hormuz. Dia juga mengatakan Amerika Serikat akan kembali menerapkan blokade pelabuhan-pelabuhan Iran.
PBB: Pukulan Telak Warga Sipil
Komisaris Tinggi HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa Volker Turk menegaskan bahwa kembalinya konflik antara AS dan Iran menjadi pukulan telak bagi warga sipil di Timur Tengah serta mengancam stabilitas kawasan.
Dalam pernyataan yang dipublikasikan Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) pada Selasa, Turk mengatakan eskalasi tersebut juga menghambat upaya perdamaian dan meningkatkan risiko pelanggaran hak asasi manusia.
“Kembalinya konflik yang lebih luas di Timur Tengah antara AS dan Iran merupakan kemunduran besar bagi warga sipil di kawasan dan sekitarnya. Hal itu merusak upaya perdamaian dan memperdalam ketidakstabilan, dengan risiko serius terhadap hak asasi manusia di seluruh kawasan,” kata Turk.
Dia menyerukan semua pihak yang bertikai agar mematuhi hukum humaniter internasional, termasuk melakukan seluruh langkah yang diperlukan untuk melindungi warga dan objek sipil, serta kembali menerapkan dan mematuhi gencatan senjata sesuai hukum internasional. [Ant/Sputnik/RIA Novosti]
al
