Pertemuan ini juga membahas revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan pekerja migran. Mukhtarudin berharap pembahasan di masa sidang DPR RI segera selesai.
“Mudah-mudahan masa sidang ini mulai dibahas, revisi UU sudah bisa selesai,” ungkapnya.
Kolaborasi dengan beberapa kementerian terkait juga menjadi salah satu program quick win yang ditekankan. Mengingat, Presiden Prabowo juga meminta percepatan program pendidikan vokasi.
Menteri Mukhtarudin mengatakan langkah ini diambil guna memastikan Pekerja Migran yang diberangkatkan memiliki daya saing tinggi di pasar Global.
“Saya ingin ke depan sistem terbangun. Saya pelajari Filipina, saya lihat remitansi mereka tinggi. Maka vokasi ini penting demi memanfaatkan bonus demografi dan menciptakan tenaga kerja produktif,” tandasnya.
Sementara itu, Dr. Sofyan A. Djalil menyambut baik inisiatif ini. IBC, sebagai lembaga yang didirikan oleh para pengusaha untuk berkontribusi bagi bangsa dan negara, kini siap mendukung upaya pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Pengangguran perkotaan makin tinggi. Ini salah satu yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan Ini juga sejalan dengan visi Pak Menteri yang harus diformulasikan dan sesuai dengan kebijakan pemerintah saat ini,” katanya.
Sofyan menegaskan penguatan kolaborasi IBC dengan KP2MI akan mendorong mobilisasi tenaga kerja, terutama menjelang Hari Migran Internasional pada 18 Desember mendatang.
IBC berjanji membantu dari sisi konsep dan advokasi agar target 500 ribu PMI terwujud. Menanggapi hal itu, Mukhtarudin menegaskan komitmen pemerintah untuk mengirim tenaga kerja berkualitas tinggi.
