- Komisi A DPRD Kota Semarang minta BUMD PT BPS tidak jadi beban APBD Kota Semarang
- PT BPS memiliki lini bisnis yang prospektif jika dikelola dengan baik dan seharusnya berkontribusi pada PAD
MATASEMARANG.COM — Pelantikan direksi baru BUMD PT Bhumi Pandanaran Sejahtera (BPS) Kota Semarang memicu dorongan kuat dari jajaran legislatif.
Komisi A DPRD Kota Semarang meminta manajemen baru BPS di bawah kepemimpinan Arnaz Agung Andrarasmara untuk segera melakukan inovasi mendasar agar perusahaan daerah tersebut tidak terus-menerus bergantung dan menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Anggota Komisi A DPRD Kota Semarang Ali Umar Dhani menegaskan bahwa sebagai Badan Usaha Milik Daerah, BPS dituntut untuk membuktikan kinerjanya sebagai mesin pencetak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang signifikan, bukan sekadar entitas administratif.
“Harus bisa lebih baik, bukan malah menjadi beban bagi APBD dan bisa berkontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Semarang,” tegas Ali, Selasa, 15 September 2026.
Ali menilai, BPS sebenarnya memiliki portofolio bisnis yang sangat prospektif jika dikelola secara profesional. Lini usaha yang dimiliki perusahaan daerah ini cukup beragam, mulai dari pengelolaan Rumah Pemotongan Hewan (RPH), jasa percetakan, perdagangan umum, penyediaan komoditas mebel dan komputer, hingga sektor infrastruktur dan telekomunikasi.
Khusus untuk sektor komunikasi dan telekomunikasi, Ali menyoroti potensi utilitas terpadu di Kota Semarang yang dinilai memiliki nilai ekonomi sangat tinggi jika mampu dieksekusi dengan baik oleh BPS.
“Sejumlah lini usaha BPS memiliki peluang besar yang dapat dikembangkan, termasuk RPH, percetakan, serta sektor komunikasi dan telekomunikasi yang punya potensi utilitas terpadu. Keberadaan BUMD harus benar-benar diarahkan menjadi sumber pendapatan daerah,” jelasnya.
