MATASEMARANG.COM – Para pengelola hotel yang berhimpun dalam Idonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) berteriak. Mereka menyerukan pemerintah meninjau kebijakan efisiensi.
Pengelola hotel mengungkapkan kebijakan efisiensi pemerintah menyebabkan okupansi atau hunian hotel terjun bebas hingga 30 persen.
Oleh karena itu IHGMA mendesak pemerintah segera mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran lantaran berdampak signifikan terhadap penurunan okupansi hotel secara nasional.
“Kami berharap kebijakan-kebijakan pemerintah dapat mendukung industri perhotelan,” kata Ketua Organizing Committee Rakernas IHGMA Fahrurrazi dalam konferensi pers di Hotel Merumatta, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/4).
IHGMA mencatat kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang dilakukan selama setahun terakhir menyebabkan penurunan bisnis industri perhotelan sekitar 27 hingga 30 persen secara nasional.
Selama ini, menurut dia, sektor perhotelan masih sangat bergantung kepada aktivitas pemerintah, seperti penyelenggaraan rapat, pertemuan, dan kegiatan dinas lainnya. Ketika belanja tersebut ditekan melalui efisiensi anggaran, maka permintaan terhadap kamar hotel ikut menurun.
Fahrurrazi menyampaikan industri perhotelan tidak tinggal diam menghadapi situasi tersebut. Pelaku usaha terus melakukan berbagai langkah adaptif untuk menjaga keberlangsungan usaha.
“Industri perhotelan selalu dinamis dengan kondisi yang ada. Kami melakukan berbagai hal untuk menekan cost dan expanses,” ujar dia.
Lebih lanjut Fahrurrazi menyampaikan industri perhotelan memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara dan daerah melalui pajak hotel.
