Kolaborasi Bank Jateng dan Pemkot Magelang Wujudkan Tata Kelola Keuangan yang Transparan

Peluncuran KKI Bank Jateng di Kota Magelang 31 Oktober 2025 (foto: Bank Jateng)
Peluncuran KKI Bank Jateng di Kota Magelang 31 Oktober 2025 (foto: Bank Jateng)

Bank Jateng secara konsisten menghadirkan layanan digital terbaik untuk mengoptimalkan baik sektor pendapatan maupun pembelanjaan daerah.

Untuk sisi pendapatan daerah (ETPD), Bank Jateng berfokus pada kemudahan dan akuntabilitas.

Langkah ini diwujudkan melalui Integrasi keuangan daerah secara host to host untuk memperlancar arus kas, pengembangan Billing Center guna pengelolaan retribusi yang terpusat, serta peluncuran aplikasi Smart Billing yang mempermudah masyarakat dalam membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Pemerintah "Hanya" Alokasikan Rp6,3 Triliun untuk IKN pada 2026

Selain itu, optimalisasi pendapatan pajak juga diperkuat melalui implementasi alat monitoring pajak.

Di sisi lain, untuk Optimalisasi Belanja Daerah, Bank Jateng mendorong efisiensi dan transparansi.

Hal ini dilakukan melalui penerapan Cash Management System untuk efektivitas belanja daerah dan dukungan penuh terhadap program Pemerintah Pusat dengan penyediaan Kartu Kredit Indonesia/Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKI).

Digitalisasi belanja ini disempurnakan dengan Integrasi pengelolaan keuangan secara menyeluruh dengan sistem Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk SIPD RI, SIPD BLUD, dan Sistem Keuangan Desa Non Tunai.

BACA JUGA  Bank Jateng dan Pemkab Pemalang Sepakat Perkuat Tata Kelola Akuntabel

Dukungan layanan digital ini merupakan upaya Bank Jateng untuk menyelenggarakan Smart Governance for Smart Government di Kota Magelang.

Peluncuran KKI Bank Jateng di Kota Magelang ditekankan sebagai langkah strategis yang didorong oleh Pemerintah Pusat dan Bank Indonesia.

KKI Bank Jateng tidak hanya menjadi simbol kemandirian nasional di bidang sistem pembayaran, tetapi juga merupakan upaya krusial untuk mendorong akuntabilitas, efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam transaksi belanja pemerintah, terutama untuk belanja barang dan perjalanan dinas.

Pos terkait