Penyelesaian masalah, lanjutnya, tidak hanya melalui jalur administratif saja, tapi juga harus menyentuh aspek pembentukan karakter, identitas dan evaluasi sosial secara menyeluruh.
“Kita konsen soal itu, kemarin begitu ada berita kita rapatkan, saya minta Pak Joko (Kepala BKPP) tapi kita tidak bisa hanya melihat, ini hanya urusan kepegawaian. Ini ada segi sosial dari masyarakat kita ini yang harus kita perbaiki. Pasti ada yang klir, ada yang salah. Kita lakukan evaluasi,” jelasnya.
Dalam waktu dekat, pihaknya akan melakukan berbagai upaya agar tindakan serupa bisa diantisipasi, serta pemberian sanksi kepada pelaku jika terbukti melakukan tindakan pelecehan.
