“Saya kira dialog itu, ya, dijawab dengan dialog yang lain, kan tidak susah. Saya kira itu jawaban yang paling proporsional. Kalau kita bicara mengenai demokrasi dan bicara mengenai dialog,” kata Qodari.
Terkait tuntutan mahasiswa yang ingin pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), Qodari mengatakan program itu adalah program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto.
Program yang lahir dari kegelisahan Prabowo untuk secepatnya menyelesaikan masalah gizi buruk (stunting) di Indonesia.
Program prioritas itu pun lahir dari mandat masyarakat terhadap Prabowo yang memenangi pemilihan umum (pemilu). Masyarakat memilih Prabowo untuk menjalankan visi dan misi selama kampanye.
“Nah pada titik itu juga saya mau kasih konteks, bahwa yang namanya MBG nggak bisa Anda (mahasiswa) minta langsung berhenti. Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, nggak bisa diberhentikan,” tegas Qodari.
Karena itu, lanjut dia, ketidaksetujuan mahasiswa harus dibuat dua kategori. Pertama, ketidaksetujuan yang bersifat politik, dan yang kedua bersifat tenokratis.
Untuk yang bersifat politik, menurutnya, tidak ada ruang negosiasi.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu, karena itu justru janji kampanyenya. Anda sama dengan mengatakan Pak Prabowo jangan memenuhi janji kampanye,” kata Qodari.
Menurutnya, mahasiswa harus melihat gambar besar. Sebanyak 96 juta masyarakat Indonesia, mayoritas memilih Prabowo. Artinya, satu paket dengan program kerja dan visi-misinya.
