“Persiapan dari Dinkes sampai ke tingkat kecamatan dan puskesmas rawan bencana sudah jelas. Fasilitas dan alat-alat medis harus disiapkan dan diamankan dari sekarang. Jangan sampai terendam pada saat musim hujan atau banjir, kasihan nanti petugas tidak bisa melayani masyarakat dengan baik,” jelasnya.
Di sisi infrastruktur fisik, dewan mendorong Dinas Pekerjaan Umum (DPU) untuk mengakselerasi pengerukan sedimentasi sungai dan perbaikan saluran air perkotaan.
Dari total sekitar 30 sungai di Kota Semarang, dewan meminta pengerukan difokuskan pada sungai-sungai utama yang menjadi langganan luapan air.
“Informasi dari DPU, dari 30-an sungai baru sekitar lima yang dikerjakan. Padahal ini sudah pertengahan Oktober dan sebentar lagi masuk November. Sungai-sungai yang langganan meluap dan tidak mampu menampung air harus diprioritaskan dulu,” jelasnya.
Selain pengerukan, fungsi stasiun pompa air juga menjadi catatan evaluasi kritis dewan. Pengalaman tahun sebelumnya menunjukkan bahwa genangan yang berlangsung lama kerap dipicu oleh kurang optimalnya kinerja pompa air di lapangan.
Perbaikan drainase di kawasan pusat kota seperti Simpang Lima juga terus dipantau agar kejadian banjir tahun lalu tidak terulang.
Pilus mengingatkan bahwa kesiapsiagaan bencana tidak bisa hanya dibebankan kepada DPU atau Dinkes semata, melainkan butuh sinergi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Pihaknya mewanti-wanti agar tidak ada instansi yang terkesan saling melempar tanggung jawab akibat minimnya komunikasi saat situasi darurat terjadi.
