Di sisi lain, Agustina juga menyoroti keterbatasan intervensi pada kawasan perumahan baru yang terdampak banjir.
“Perumahan-perumahan baru di Meteseh dan Rowosari saat ini belum diserahterimakan sehingga masih menjadi tanggung jawab pengembang. Pemerintah Kota belum dapat melakukan penanganan permanen di kawasan tersebut,” jelasnya.
Meski demikian, Pemerintah Kota tetap hadir dengan melakukan langkah-langkah konkret, seperti pembersihan lumpur pasca genangan, penanganan darurat di lapangan, serta penyiapan personel dan logistik untuk mengantisipasi kondisi lanjutan. Kejadian ini juga memperkuat catatan bahwa banjir akibat curah hujan ekstrem masih menjadi tantangan serius di Kota Semarang.
Sebelumnya, pada awal Maret 2026, wilayah lain seperti Mangkang dan Tlogosari juga mengalami banjir akibat kombinasi hujan tinggi dan kerusakan infrastruktur seperti talud jebol.
Untuk itu, Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem pengendalian banjir secara menyeluruh, mulai dari koordinasi pengelolaan pintu air, penguatan tanggul, hingga mendorong percepatan penyelesaian kewajiban pengembang dalam penyediaan infrastruktur dasar.
“Kami pastikan Pemerintah Kota akan terus siaga, bergerak cepat, dan hadir di tengah masyarakat. Penanganan banjir harus dilakukan secara terpadu, dari hulu hingga hilir,” tegas Agustina.
Sebagai langkah lanjutan, Pemkot Semarang terus melakukan pemantauan intensif terhadap kondisi cuaca dan debit air, serta menyiagakan personel di titik-titik rawan guna memastikan respons cepat dapat dilakukan setiap saat.
