Mereka juga memiliki kesempatan pengembangan diri yang baik, sebab mampu membiayai sekolah/pendidikan tinggi.
“Yang lebih penting, mereka lebih siap terhadap perubahan kondisi ekonomi dan krisis, seperti kondisi ekonomi global saat ini, yaitu perang tarif antar negara maju yang berdampak ke perekonomian Indonesia termasuk UMKM,” katanya.
Nawal menyampaikan, beberapa usaha dapat dilakukan untuk meningkatkan literasi keuangan pada perempuan. Antara lain, memberlakukan kebijakan afirmasi dengan menjadikan perempuan sebagai target atau sasaran prioritas, khusus untuk program penguatan literasi keuangan.
Kemudian memperluas pelatihan tentang sistem keuangan, pengelolaan keuangan termasuk pengelolaan keuangan keluarga dan UMKM/Koperasi, investasi, tabungan, serta perencanaan keuangan hari tua atau pensiun.
“Mereka juga mesti mendapat perlindungan dari kejahatan keuangan dan perbankan, seperti penipuan, pencucian uang, jeratan hutang, peretasan data, investasi bodong, pinjaman online ilegal, dan lain-lain. Juga meningkatkan kerja sama dengan organisasi-organisasi perempuan seperti TP PKK, Fatayat, Muslimat, Aisiyah, WKRI, dan lainnya untuk pelatihan-pelatihan literasi keuangan,” tandas dia.
Direktur Pengawasan OJK Jawa Tengah, Tisa Retnani menambahkan, dengan perkembangan teknologi saat ini, dunia terasa dalam genggaman.
Karenanya, dibutuhkan literasi, pemahaman keuangan menjadi penting. Sehingga, para perempuan menjadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan.
Dia mengibaratkan bapak sebagai kepala keluarga atau presiden, telah gigih mencari uang. Jika perempuan sebagai menteri keuangan tidak bisa mengelola dengan baik, apa yang sudah didapatkan tetap tidak akan cukup.
