Penelitian Moglen, Leibowicz, dan Kwasinski (2025) juga menyoroti saling ketergantungan antara pemulihan jaringan listrik dan komunikasi nirkabel. Pemulihan keduanya perlu direncanakan secara terkoordinasi. Kajian mengenai dampak pemadaman internet dalam International Journal of Disaster Risk Reduction (2023) turut menekankan pentingnya prosedur alternatif, koordinasi antarpemangku kepentingan, dan pelatihan personel.
Kerangka tersebut memberi landasan, tetapi tidak otomatis menjamin layanan tetap berfungsi. Penerapannya membutuhkan target pemulihan yang terukur, pembagian tanggung jawab yang jelas, serta latihan yang sesuai dengan kondisi geografis dan risiko Indonesia.
Skenario Nyata
Indonesia tidak perlu menunggu seluruh infrastruktur digital sempurna untuk menguji ketahanannya. Pemerintah dapat memulai latihan ketahanan digital dari satu kabupaten atau kota, lalu memperluas cakupannya berdasarkan hasil evaluasi.
Latihan itu perlu melibatkan pemerintah daerah, operator telekomunikasi, PLN, rumah sakit, perbankan, badan penanggulangan bencana daerah (BPBD), penyedia layanan digital, media, dan komunitas warga. Tujuannya bukan sekadar memastikan setiap pihak memiliki prosedur, melainkan menguji apakah mereka dapat bekerja bersama ketika sejumlah layanan terganggu sekaligus.
Skenarionya dapat dibuat sederhana tetapi realistis: listrik padam selama beberapa jam, jaringan seluler terganggu, transaksi digital tidak tersedia, dan informasi yang belum terverifikasi mulai beredar. Dalam keadaan itu, apakah rumah sakit masih dapat melayani pasien? Bagaimana warga memperoleh informasi resmi? Apakah pemerintah daerah memiliki saluran komunikasi alternatif? Bagaimana transaksi kebutuhan pokok dilakukan? Siapa yang membantu lansia, penyandang disabilitas, dan warga yang tidak memiliki akses komunikasi alternatif?
