MATASEMARANG.COM – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menekankan pentingnya pelibatan pemerintah daerah dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemerintah daerah lebih memahami kondisi riil di lapangan sehingga dapat memastikan program berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Meski MBG merupakan program pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap harus dilibatkan dalam evaluasi pelaksanaannya,” ujar Luthfi Sabtu 6 Juni 2026.
Evaluasi MBG, lanjutnya, tidak hanya menyangkut distribusi makanan, tetapi juga menu, keamanan pangan, sertifikasi halal, hingga Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Ia menilai menu MBG tidak bisa diseragamkan sepenuhnya karena setiap daerah memiliki ketersediaan bahan pangan dan kebiasaan konsumsi yang berbeda.
Untuk itu, Luthfi mendorong pelibatan Tim Penggerak PKK dalam pendampingan program.
Menurutnya, pendekatan ibu-ibu PKK lebih dekat dengan kebutuhan anak, seperti yang sudah diterapkan di Solo.
“Dengan melibatkan kearifan lokal dan pendekatan ibu-ibu melalui PKK, pelaksanaan MBG bisa lebih tepat sasaran,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, Luthfi juga memaparkan capaian MBG di Jawa Tengah yang telah menjangkau hampir 9 juta penerima manfaat.
Program ini disebut sebagai salah satu prioritas utama yang dijalankan bersama pemerintah pusat.
Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri Yusharto Huntoyungo menambahkan bahwa monitoring dan evaluasi tidak boleh dimaknai sebagai mencari kesalahan, melainkan instrumen perbaikan kebijakan.
