“Terutama harapan kami, para kiai ini untuk bisa memohon kepada pemerintah untuk melakukan perubahan SK Kemenkumham yang sesuai dengan hasil Muktamar X agar supaya dikembalikan kepada fungsinya, yaitu yang dipilih Mas Agus Suparmanto sebagai ketua umum,” ujarnya melalui keterangan tertulis yabg diterima di Semarang, Kamis, 29 Oktober 2026.
Fadlolan menilai upaya rekonsiliasi yang telah ditempuh belum menghasilkan perbaikan sebagaimana diharapkan. Ia menyebut para kiai telah bersabar lebih dari satu tahun, tetapi kondisi internal PPP justru dinilainya semakin memprihatinkan.
“Kita sudah bersabar dalam satu tahun lebih. Tapi satu tahun lebih ini keadaan tidak berubah lebih baik, dan bahkan kelihatan PPP ini tidak bisa diharap menjadi lebih baik ditangan Mardiono,” katanya.
Ia berharap pemerintah, termasuk Presiden dan Menteri Hukum, mendengarkan aspirasi para kiai dan mengambil langkah untuk menyelesaikan persoalan kepengurusan PPP.
Pentingnya Nasihat Ulama
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PPP, Gus Yasin, menyatakan bahwa partai tersebut didirikan oleh ulama sehingga nasihat dan arahan para ulama harus menjadi pertimbangan penting dalam menjalankan organisasi.
“Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai yang didirikan oleh ulama. Tentu kami harus mengikuti para ulama dan memosisikan ulama ini sebagai orang-orang yang bisa menasihati kita, mengarahkan kita, memberikan pendidikan kita untuk kebaikan,” ujar Gus Yasin.
Ia menegaskan bahwa peran ulama tidak hanya penting bagi keberlangsungan partai, tetapi juga dalam memberikan arahan untuk kebaikan negara.
