“Yang kemarin ada persepsi yang harus dibetulkan jadi persepsi masyarakat beli kursi cuma boleh 1 saja seharga Rp300 ribu, padahal sebeneranya boleh membeli berapapun asal per satuannya tidak boleh lebih dari Rp300 ribu dan jumlahnya sesuai dengan rembug warga,” jelasnya.
Ia mengatakan pada dana BOP tahun ini, sistem pelaporan yang sempat menjadi kendala di tahun 2025 telah disederhanakan. Harapannya masyarakat bisa menjalankan pelaporan pertanggungjawaban tersebut dengan baik.
“Kendala di masyarakat memang pelaporan pertanggungjawaban dan tahun ini sudah kita sederhanakan dan yang paling penting harus mengikuti ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.
