Capaian ini diproyeksikan melonjak hingga 97,2 persen (35 Pemda) seiring uji coba dan implementasi sistem di Kabupaten Klaten dan Kabupaten Magelang pada Senin, 14 September 2026.
“Kami siap memberikan dukungan mulai dari pendampingan kepada Pemerintah Daerah, kesiapan integrasi, pelaksanaan uji coba transaksi hingga monitoring setelah implementasi,” imbau Bambang.
Pemanfaatan Kartu Kredit Daerah dan Siskeudes Desa
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni menyambut baik langkah akselerasi ini. Menurutnya, percepatan SP2D Online sangat krusial dalam memangkas birokrasi pencairan dana anggaran serta memperkuat sistem pengawasan internal.
Senada dengan hal itu, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Simon Saimima, mendorong peningkatan penggunaan KKPD dalam setiap transaksi belanja barang dan jasa Pemda.
Meski adopsi KKPD secara administratif telah mencapai 100 persen di 36 Pemda, intensitas pemanfaatannya perlu terus diperluas. Hingga Agustus 2026, penggunaan KKI/KKPD Bank Jateng mencatatkan angka Rp30,37 miliar dari 29 Pemda aktif.
Di tingkat desa, penerapan Siskeudes Transaksi Non-Tunai juga menunjukkan tren positif dengan menjangkau 5.869 desa di 22 kabupaten, mencetak nilai transaksi sebesar Rp2,78 triliun.
Kepala BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Dwianto Priyonugroho, menambahkan bahwa kunci keberhasilan digitalisasi terletak pada kolaborasi dan integrasi antar-sistem agar tata kelola anggaran daerah semakin efektif dan akuntabel. (AD)
