“Pemerataan pelayanan dapur ke sekolah, Semarang belum bisa nanti kita akan belajar,” ujarnya.
Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Suardi Samiran menilai dialog nasional ini sangat penting dilakukan dan diharapkan bisa menemukan solusi terbaik untuk kelancaran kegiatan Program MBG.
“Dengan kolaborasi praktik baik MBG ini akan menentukan di mana letak kekurangan yang akan dipikirkan bersama-sama,” kata Suardi.
Ia berharap dalam pelaksanaan program MBG, pemerintah daerah (pemda) bisa terlibat langsung. Pasalnya, dalam program MBG, anak-anak yang mendapat manfaat adalah mereka ada di daerah.
“Di daerah punya dinas yang langsung menangani hal ini seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Disdukcapil untuk penerima manfaat dan lainnya termasuk Disdik kalau mereka dilibatkan maka akan tahu ini benar atau tidak dalam pelaksanaan kegiatan ini,” jelasnya.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia Junimart Girsang menyampaikan bahwa negara Italia sudah menjadi pelopor program serupa dan selama ini dinilai tidak ada masalah.
Hanya saja, ia melihat ada perbedaan regulasi saja antara yang dilaksanakan di Indonesia dan Italia khususnya di Kota Milan.
“Regulasi harus ada dan tegas dan juga memberikan kekuasaan atau kewenangan pada kepala daerah, ketika diberikan kewenangan kepada kepala daerah maka harus komitmen dan konsisten agar berjalan dengan baik,” katanya.
Ia mengatakan, kepala daerah yang ada di pemda memang seharusnya diberikan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG. Namun jika ada pelanggaran maka harus ada sanksi yang jelas yang dijatuhkan pada daerah tersebut.
