Tak hanya masalah pembatasan usia truk, pihaknya juga menyoroti krisis pengemudi truk. Ia menyebut sekitar 20 persen armada milik anggota Aptrindo tidak bisa beroperasi karena tidak adanya pengemudi.
“Sekarang pengemudi itu kurang. Ada 20 persen mobil kami menganggur di garasi karena tidak ada sopirnya. Pekerjaan sopir dianggap pilihan terakhir,” ungkapnya.
Kualitas pengemudi, lanjutnya, dinilai sangat beragam, bahkan sebagian besar tidak memenuhi standar kompetensi. Ia mengatakan pengemudi berpengalaman justru lebih memilih bekerja ke luar negeri.
“Kualitas sopir ini sangat rendah, dan kami merasakan itu. Kami harap bantuan pemerintah karena ini menciptakan lapangan kerja. Pendidikan pengemudi harus dijembatani pemerintah,” ungkapnya.
Gemilang mengatakan beberapa produsen kendaraan bahkan terpaksa menyediakan pelatihan pengemudi bagi konsumen karena pembelian unit terhambat ketiadaan sopir.
Dia juga mengkritik aturan berjenjang dalam memperoleh SIM B2 yang mengharuskan pemegang SIM A menunggu 12 bulan untuk naik ke B1, lalu setahun lagi ke B2.
“Proses mendapatkan SIM B2 itu seperti orang mencari ijazah sarjana. Mestinya kalau usia cukup dan sudah ikut pelatihan, bisa langsung dapat B2. Yang penting kan kompetensinya bukan urutan administratifnya,” tegasnya.
Pihaknya juga menilai biaya logistik sulit turun selama tarif tol bagi angkutan barang tetap tinggi. Dia mencontohkan biaya perjalanan Semarang-Jakarta yang bisa mencapai Rp 1 juta sekali jalan.
“Kalau pemerintah mau jujur ingin menurunkan biaya logistik, mestinya ya tidak bayar, karena truk itu mengangkut beras dan kebutuhan perut masyarakatnya sendiri,” terangnya.
