MATASEMARANG.COM – Tekanan di pasar keuangan Indonesia sejak Januari hingga awal Juni 2026 menunjukkan persoalan lebih besar daripada sekadar pelemahan saham atau rupiah.
IHSG terkoreksi mendekati 40 persen (year to date) dari puncaknya, sementara rupiah menembus Rp18.000 per dolar AS.
Analis Ekonomi Politik Menteng Kleb sekaligus Co-Founder FINE Institute Kusfiardi menilai koreksi yang terjadi mencerminkan penilaian ulang investor terhadap risiko Indonesia.
“Yang sedang dikoreksi pasar bukan hanya saham dan rupiah. Yang sedang dinilai ulang adalah risiko Indonesia itu sendiri,” ujarnya melalui keterangan tertulisnya, Senin 8 Juni 2026.
Menurutnya, ada empat temuan penting:
- Faktor domestik lebih dominan: struktur pasar masih dangkal dan sangat bergantung pada arus modal asing.
- Rebalancing MSCI Mei 2026: keluarnya sejumlah saham besar memicu arus keluar dana asing dan mempercepat tekanan.
- Koreksi saham lebih dalam: rupiah melemah 10 persen, tetapi IHSG jatuh hampir 40 persen, menandakan repricing risiko Indonesia.
- Investor domestik jadi penyangga: meski menyerap tekanan jual asing, kapasitasnya terbatas.
Kusfiardi menekankan, pasar kini bergeser dari isu likuiditas ke isu kredibilitas.
“Pasar sedang menguji kebijakan, kepastian regulasi, kualitas tata kelola, dan kemampuan negara menjaga stabilitas sistem keuangan,” katanya.
Langkah stabilisasi pemerintah, BI, OJK, dan BEI seperti intervensi valas, dukungan obligasi, relaksasi buyback saham, hingga penyesuaian kebijakan perdagangan dinilai penting, namun belum cukup menjawab kekhawatiran investor.
FINE Institute menilai proyeksi optimistis penguatan rupiah perlu dibaca hati-hati.
Selama faktor fundamental belum pulih, volatilitas akan tetap tinggi. Kusfiardi menegaskan, pelajaran terbesar dari gejolak pasar adalah tingginya ketergantungan Indonesia pada modal asing dan sentimen global.
Agenda mendesak ke depan adalah reformasi struktural: memperdalam pasar keuangan domestik, memperkuat investor institusional nasional, meningkatkan free float, memperbaiki tata kelola, dan menciptakan kepastian kebijakan.
