Ia berharap usulan adanya harga khusus BBM solar nonsubsidi untuk nelayan kapal di atas 30 GT segera mendapatkan jawaban dari pemerintah pusat.
“Kami akan menunggu arahan dari Pak Gubernur ke depan seperti apa. Harapannya persoalan ini bisa mendapat pendampingan sampai tuntas sehingga operasional kapal nelayan bisa kembali berjalan,” katanya.
Respons Gubernur
Sementara itu, Gubernur Jateng Ahmad Luthfi akan mengawal aspirasi nelayan terkait kenaikan harga BBM solar nonsubsidi untuk kapal perikanan di atas 30 GT ke pemerintah pusat.
“Sudah kita terima terkait aspirasinya di seluruh Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” katanya.
Diakuinya, kenaikan harga solar industri yang sekarang ini menjadi Rp25.000–30.000 per liter sangat memberatkan operasional nelayan.
“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” katanya.
Menurut dia, persoalan tersebut harus segera dicarikan solusi karena berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha nelayan dan ekonomi masyarakat pesisir.
“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas: produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” katanya. [Ant]
