Bahkan, Iswar mencatat adanya anomali cuaca yang signifikan pada tahun 2026. Jika biasanya genangan besar di wilayah Muktiharjo hanya terjadi satu hingga dua kali dalam setahun, pada tahun ini tercatat sudah lima kali terjadi banjir. Kondisi ini pun kerap memicu keluhan dan kritik dari masyarakat di media sosial.
“Ini adalah keprihatinan yang harus kita tangkap bersama sebagai persoalan besar. Anggaran fiskal Kota Semarang tidak akan pernah cukup jika hanya dihabiskan untuk menangani persoalan klasik ini secara sepihak. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antardaerah dalam konsep tata ruang yang jelas,” kata dia.
Iswar mengatakan penanganan secara teknis, seperti normalisasi sungai atau pengerukan, memang bisa dilakukan. Namun, biaya konstruksi fisik tersebut jauh lebih besar dibandingkan jika semua daerah berkomitmen memperbaiki lingkungan dari sektor hulu.
Menanggapi usulan Bupati Demak dalam forum tersebut, Pemkot Semarang sepakat untuk menggalakkan kembali aksi reboisasi dan penanaman pohon di wilayah atas guna menahan laju air. Langkah ini dinilai selaras dengan visi jangka panjang untuk mewujudkan kawasan Kedungsepur sebagai pusat pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourism).
“Kami berharap forum ini dapat melahirkan pemikiran jangka panjang agar kita bisa bareng-bareng kembali mengelola dan menjaga lingkungan dengan baik demi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah,” tandasnya. (azm)
