Sementara, pada tahun 2025, jumlah penduduk kelas menengah merosot menjadi 46,7 juta jiwa, sehingga proporsinya terhadap total populasi turun menjadi 16,6 persen dari total penduduk Indonesia.
BPS mendefinisikan kelas menengah sebagai kelompok masyarakat yang memiliki pengeluaran sekitar Rp2 juta hingga Rp9,9 juta per kapita per bulan.
Di tengah penurunan jumlah kelas menengah ini, kelompok calon kelas menengah (aspiring middle class) justru melonjak, yang mengindikasikan bahwa banyak masyarakat yang terdegradasi ke zona rentan.
Kelas Sensitif Perubahan Kebijakan
Kebijakan pemerintah terkait kebutuhan-kebutuhan esensial yang langsung menyentuh publik segera berdampak pada kelompok ini.
Sebagai contoh, kenaikan harga BBM nonsubsidi dapat berimbas pada inflasi kebutuhan pokok dan logistik.
Selain itu, dampak dari kenaikan suku bunga acuan BI-Rate tentunya turut berpengaruh pada tekanan dari sisi biaya cicilan, kredit rumahan, kredit konsumsi, maupun kredit modal kerja.
Hal ini akan berpengaruh terhadap kelas menengah sebagai konsumen. Artinya, biaya barang-barang akan semakin meningkat, sementara cicilan juga naik. Banyak kelas menengah mungkin juga akan menunda untuk membeli rumah atau membeli kendaraan bermotor.
Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, kelas menengah hidup di tengah sensitivitas dari kebijakan fiskal negara, serta cita-cita dari kehidupan yang mereka selalu dambakan setelah banting tulang mengejar pendidikan dan karier.
Tugas pemerintah adalah menjaga agar mereka tidak takut untuk terus berharap dan hidup. Dengan kebijakan strategis berbasis data dan empati, harapan itu akan tetap menyala.
