MATASEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menyoroti kedaulatan pangan yang saat ini dinilai sebagai isu paling krusial di wilayah perkotaan. Bahkan isu ini dianggap sering luput dari pembahasan para perencana kota besar.
Ia menyampaikan pemaparan tersebut saat menjadi salah satu narasumber dalam diskusi panel Urban Talks pada ajang Jakarta Future Festival (JFF) 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, Jumat, 5 Juni 2026.
Ia mengatakan, pemerintah daerah sering kali tidak memiliki kewenangan intervensi langsung atas stabilitas harga karena tata niaga pangan sepenuhnya bergantung pada mekanisme pasar bebas. Padahal, pemenuhan pangan harian warga merupakan tanggung jawab pemerintah.
“Lahan sawah di Kota Semarang saat ini tercatat sekitar 2.000 hektare. Jumlah produksi beras lokal tersebut baru mampu mencukupi sekitar 11 sekian persen dari total kebutuhan konsumsi masyarakat, belum termasuk komoditas daging dan ayam. Kami di pemerintahan tidak memiliki sistem pengendalian maupun penentuan harga karena kendali sepenuhnya berada di pasar,” jelas Agustina.
Menyiasati tantangan itu, Pemerintah Kota Semarang melahirkan inovasi program “Pak Rahman” (Pasar Pangan Rakyat Murah dan Aman) sebagai bentuk intervensi taktis pemerintah daerah.
Mobil pangan keliling ini digerakkan secara gotong royong bersama para pedagang untuk menjangkau ratusan titik hingga tingkat kelurahan di Kota Semarang setiap bulannya sebagai upaya menstabilkan harga sekaligus menjaga daya beli warga.
