- Ratusan mahasiswa Undip menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Jateng, Semarang, pada Senin, 24 Agustus 2026
- BEM Undip mengkritik gaya kepemimpinan pusat yang dinilai terlalu militeristik dan terpusat
- Mahasiswa melayangkan lima tuntutan resmi yang mencakup desentralisasi, transparansi kebijakan, perlindungan ruang sipil, ketahanan pangan, dan keadilan wilayah pesisiR
MATASEMARANG.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Generasi Muda Universitas Diponegoro (Undip) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Jawa Tengah, Jalan Pahlawan, Kota Semarang, pada Senin, 24 Agustus 2026.
Aksi damai tersebut diwarnai dengan pembentangan spanduk besar bertuliskan “Rakyat Diatas Militer” sebagai simbol kritik terhadap corak kepemimpinan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang dinilai terlalu militeristik.
Massa aksi menuntut adanya perubahan mendasar pada gaya kepemimpinan nasional yang dianggap terlalu mengandalkan sistem komando terpusat.
Ketua Bidang Sosial Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip Fadhil Dzikra menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari keresahan mahasiswa atas pemusatan wewenang di tingkat pusat.
“Pemerintah hari ini terlalu militerisme. Hari ini semuanya sistem komando dari pusat, ini yang kami kritisi,” kata Fadhil Dzikra dalam aksinya.
Fadhil Dzikra menambahkan bahwa berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah saat ini dirasa belum mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas.
“Hari ini kita tidak merasakan itu sepeserpun dan bahkan kita disajikan oleh informasi-informasi disajikan oleh bentuk-bentuk kebijakan pemerintah yang hari ini tidak sesuai dengan keinginan masyarakat secara luas,” ungkap Fadhil.
Bawa Lima Poin Tuntutan Strategis untuk Pemerintah
Dalam aksi di Jalan Pahlawan tersebut, para mahasiswa merumuskan lima tuntutan utama yang disuarakan kepada wakil rakyat di DPRD Jawa Tengah:
- Penguatan Desentralisasi dan Demokratisasi: Menuntut pelimpahan wewenang yang seimbang ke daerah serta pengurangan pendekatan militeristik dalam tata kelola pemerintahan.
- Transparansi dan Pengawasan Publik: Menuntut keterbukaan, akuntabilitas, serta pengawasan publik atas pelaksanaan kebijakan strategis negara.
- Perhitungan Ruang Sipil: Menuntut jaminan perlindungan bagi kebebasan berpendapat dan perbaikan komunikasi publik pemerintah.
- Jaminan Keterjangkauan Pangan: Menuntut kebijakan pangan yang mampu menekan lonjakan harga serta menjamin ketahanan pangan warga.
- Pembangunan Pesisir Berkeadilan: Menuntut perlindungan nyata bagi kawasan kampung nelayan dan tata kelola pembangunan yang berkeadilan di wilayah pesisir.
Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berjalan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian setempat.
