MATASEMARANG.COM – Rencana pemerintah untuk mengalihkan penyaluran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari perbankan nasional ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) menghadirkan wacana yang cukup menggelitik.
Di satu sisi, niat memperkuat posisi ekonomi desa dan membesarkan koperasi patut diapresiasi secara normatif.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono bahkan optimistis bahwa usulan teknis penyaluran dana ini sudah mengalir ke Kementerian Keuangan dan siap direalisasikan.
Namun, ketika gagasan indah di atas kertas ini dihadapkan pada realitas tata kelola keuangan publik, muncul riak pertanyaan mendasar; apakah langkah ini murni bentuk efisiensi, atau jangan-jangan justru penciptaan rantai perantara (middleman) baru yang membebani?
Jika selama ini pemerintah mengagungkan semangat simplifikasi birokrasi dan efisiensi anggaran, keputusan menyisipkan institusi perantara baru di jalur penyaluran gaji terasa agak kontradiktif.
Sistem pembayaran gaji PNS melalui perbankan nasional maupun Bank Pembangunan Daerah (BPD) saat ini sejatinya telah berjalan relatif stabil, berbiaya efisien, dan terintegrasi secara digital.
Memaksa arus dana tersebut berbelok terlebih dahulu melalui saluran Kopdes Merah Putih tak ubahnya membangun “pos retribusi” baru di tengah jalan tol yang sudah bebas hambatan.
Bukannya mempercepat aliran dana, rekayasa alur ini justru berpotensi memunculkan fee transaksi baru, risiko likuiditas, dan kerumitan administrasi yang sebetulnya sama sekali tidak diperlukan.
Pertanyaan terbesar tentu datang dari sisi penerima manfaat paling terdampak, yakni para PNS itu sendiri. Benefit riil apa yang akan diperoleh aparatur sipil negara dengan skema baru ini?
Apakah ada jaminan bahwa pemotongan administrasi atau simpanan wajib koperasi tidak akan menggerus potongan gaji mereka setiap bulannya?
Alih-alih mendapatkan kenyamanan transaksi keuangan, para abdi negara justru berisiko dihadapkan pada potensi keterlambatan pencairan dana akibat kendala teknis kelolaan koperasi.
Dampak domino kebijakan ini juga akan menghantam secara langsung eksistensi Bank Pembangunan Daerah (BPD).
Selama puluhan tahun, BPD menggantungkan sebagian dana pihak ketiga (DPK) serta portofolio kredit konsumtifnya pada ekosistem gaji PNS di daerah.
Mengeringkan saluran dana ini secara mendadak demi dialihkan ke Kopdes Merah Putih sama saja dengan melakukan “kanibalisme lembaga finansial” milik daerah.
Ketika likuiditas BPD terganggu, kapasitas mereka untuk menyalurkan kredit pembangunan daerah dan membiayai UMKM lokal pun berpotensi melorot tajam.
Kita seperti memindahkan air dari satu ember utuh ke mangkuk baru yang masih bocor di sana-sini.
Aspek kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tata kelola di tingkat Kopdes Merah Putih juga menjadi ganjalan serius yang tidak boleh diabaikan.
Bukan rahasia lagi bahwa banyak koperasi di tingkat desa masih berjuang menghadapi masalah akuntabilitas, transparansi, serta minimnya tenaga profesional di bidang manajerial keuangan.
Mengamanatkan pengelolaan arus kas raksasa berisi dana gaji PNS kepada lembaga yang belum teruji kematangan tata kelolanya adalah sebuah pertaruhan yang sangat berisiko.
Ironisnya, mengapa proyek berskala masif yang melibatkan jutaan nasabah ini tidak diuji coba (pilot project) terlebih dahulu pada skala yang lebih terukur, misalnya pada skema penyaluran dana pensiun atau bantuan sosial tertentu?
Pemerintah memang tidak boleh berhenti berinovasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan melalui koperasi.
Namun Membangun kapasitas koperasi harus dilakukan dari bawah melalui penguatan usaha riil, bukan dengan cara “menyuapi” koperasi lewat pengalihan monopoli penyaluran dana APBN yang rentan menimbulkan inefisiensi baru.
Agar niat mulia pemberdayaan koperasi tetap berjalan tanpa mengorbankan stabilitas keuangan publik, beberapa langkah korektif berikut dapat dipertimbangkan oleh pemerintah:
- Uji Coba Terbatas: Pemerintah sebaiknya tidak menerapkan kebijakan ini secara serentak secara nasional pada 2026. Lakukan pilot project di wilayah/kabupaten tertentu yang koperasinya benar-benar sudah berpredikat sehat dan mandiri, atau terapkan terlebih dahulu pada segmen pembayaran nonsentral seperti tunjangan tertentu atau pensiunan.
- Kemitraan Strategis: Daripada menggantikan peran bank/BPD, Kopdes Merah Putih sebaiknya diposisikan sebagai agen resmi perbankan (agen bank/Laku Pandai). Dengan skema ini, gaji tetap disalurkan melalui BPD/Bank Himbara, namun transaksi penarikan, pembayaran, dan layanan mikro keuangan dapat dilakukan melalui Kopdes, sehingga koperasi mendapatkan fee-based income tanpa harus mengelola likuiditas inti secara penuh.
- Perlindungan Hak Bebas Biaya bagi PNS: Harus ada regulasi mengikat bahwa penyaluran gaji melalui koperasi tidak boleh dibebani potongan administrasi tambahan, simpanan paksa, maupun beban fee transaksi yang merugikan pegawai.
