- Utang ini untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik
MATASEMARANG.COM – Tanpa polemik yang biasanya menyertai rencana utang luar negeri, Pemerintah Indonesia baru saja meneken pinjaman Rp11,5 triliun dari Bank Pembangunan Asia (ADB).
Kabar itu dipastikan kebenarannya setelah ADB menyetujui program pinjaman senilai 650 juta dolar AS atau setara Rp11,5 triliun. Utang ini untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Dalam subprogram Program Percepatan Desentralisasi demi Meningkatkan Tata Kelola Daerah (Accelerating Decentralization for Improved Local Governance/ADIL), fasilitas pinjaman ADB akan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola dana publik.
“Program ini akan mendukung platform digital nasional baru untuk integrasi dan pelaporan data fiskal, serta penilaian pajak properti yang lebih adil guna meningkatkan pendapatan daerah,” kata Direktur ADB untuk Indonesia Bobur Alimov dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Selain itu, kerangka kerja sama juga mencakup berbagai isu terkait perlindungan hak-hak sipil, termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif untuk melindungi perempuan dan anak perempuan, serta integrasi risiko bencana.
“Aspirasi Pemerintah Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2045 didukung secara strategis oleh pembangunan ekonomi di berbagai provinsi, kabupaten, dan desa, tempat layanan publik esensial diberikan. Arsitektur fiskal dan digital negara yang semakin diperkuat memungkinkan penyediaan layanan yang lebih baik bagi masyarakat,” ujar Bobur dilansir Antara.
