MATASEMARANG.COM – Kedaulatan rakyat hanya bisa terjaga jika pemerintah bertindak secara etis. “Pemerintahan yang etis akan memperkuat kepercayaan rakyat,” kata akademikus Sahran Raden, Rabu.
Menurut dia, penguatan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi kunci utama dalam menjaga kedaulatan rakyat dan membangun kepercayaan publik.
Menjaga daulat rakyat, menurut dia, tidak hanya sebatas konsep, tetapi harus diwujudkan melalui praktik nyata, seperti menjamin hak rakyat dalam memilih pemimpin melalui pemilu yang jujur dan adil, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menjamin kebebasan berpendapat dan berpartisipasi dalam pemerintahan.
Di sisi lain, pemerintahan yang beretika harus dijalankan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta menjauhkan diri dari praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan nepotisme.
“Selanjutnya adalah penegakan hukum yang konsisten tanpa pandang bulu,” ujar Sahran Raden, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Datokaram.
Dalam perspektif politik hukum, ia menyoroti adanya tuntutan reformasi hukum menuju supremasi hukum di bawah sistem konstitusi. Ia juga menyinggung krisis kepercayaan terhadap lembaga negara yang harus dijawab dengan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Penyelenggara negara harus bekerja berorientasi pada kepentingan publik, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan transparan dalam tata kelolanya,” katanya menegaskan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa demokrasi sebagai wujud kedaulatan rakyat merupakan nilai universal, yang memberi ruang bagi masyarakat untuk menentukan sistem politik, ekonomi, sosial, dan budaya secara bebas. Demokrasi, menurutnya, pada hakikatnya bertujuan untuk mencapai kemakmuran.
