Ketika hujan lebat menerjang, perubahan tata ruang ini memicu erosi hebat yang tidak dapat dihindarkan. Tanah yang tergerus dari kawasan hulu inilah yang kemudian berubah menjadi sedimentasi lumpur pekat di hilir, lalu menyumbat selokan lingkungan dan memicu luapan air ke pemukiman warga di kawasan Purwoyoso.
Ia menilai infrastruktur makro yang dibangun Pemerintah Kota atau Pemkot Semarang saat ini sebenarnya sudah dalam kondisi baik. Namun, kinerja sistem drainase kurang optimal akibat sumbatan sampah serta banyaknya bangunan liar yang mempersempit bantaran sungai.
Di sisi lain, Pemkot Semarang juga dihadapkan pada tantangan besar terkait keterbatasan anggaran operasi dan pemeliharaan pompa drainase yang jumlahnya terus bertambah.
“Penanganan sistem tata air modern tidak bisa lagi memakai pola lama atau dibebankan kepada satu instansi saja. Kita harus melihat bentang alam dari unit terkecil, yaitu tingkat kelurahan. Ada delapan unsur yang harus bergerak bersama dalam pendekatan Octa Helix, mulai dari Pemerintah Pusat melalui BBWS untuk sungai besar, DPU untuk drainase sekunder, Disperkim untuk saluran lingkungan, hingga keterlibatan akademisi, TNI dan Polri, masyarakat, politik, serta media. Kita butuh aksi nyata, konsistensi, dan keberanian untuk berpikir global, bertindak lokal, demi Kota Semarang tercinta,” terangnya.
Sriyana mendorong adanya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat RT dan RW untuk menjaga keberlanjutan lingkungan. Langkah yang diusulkan yakni mengintegrasikan anggaran Rp25 juta per tahun di tingkat RT dialokasikan khusus untuk mendukung gerakan pengelolaan sampah mandiri (Zero Waste). Melalui gerakan ini, sampah diharapkan dapat habis dipilah sejak dari rumah tangga agar tidak berakhir menyumbat sistem drainase kota.
