Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang, lanjut Pipie, dinilai tidak mencukupi untuk mendanai proyek konstruksi hunian vertikal secara mandiri.
“Dengan kemampuan APBD yang ada, kami tidak pernah membangun rusun karena anggarannya selalu dari pusat (PUPR/Kementerian PKP). Biayanya kan cukup besar,” terangnya.
Selagi dokumen perencanaan dimatangkan dan menunggu kepastian alokasi anggaran dari Kementerian PKP, pihaknya tetap melakukan langkah antisipasi jangka pendek.
Pemkot menerapkan skema penanganan darurat berupa perbaikan-perbaikan skala kecil untuk memastikan unit rusun tetap layak dan aman dihuni.
“Sambil menunggu kepastian anggaran pusat, kami prioritaskan penanganan perbaikan kecil-kecil dulu, seperti unit-unit yang mengalami kebocoran dan kerusakan ringan. Ini dilakukan agar penghuni tetap dapat menempati hunian yang layak sembari menunggu renovasi menyeluruh secara bertahap,” tandasnya.
