Berkaca dari APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (sekitar 230 miliar dolar AS), Presiden Prabowo memperkirakan inefisiensi anggaran mencapai lebih kurang 30 persen atau sekitar 75 miliar dolar AS.
“Jadi, angka ini artinya 30 persen, lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sekitar 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien,” ujar Presiden.
Pada kesempatan sama, Presiden kemudian memaparkan pos-pos belanja tidak produktif yang telah dipangkas, antara lain pembelian alat tulis kantor, pengeluaran rapat dan seminar di luar kantor, dan adanya kebiasaan pengadaan barang, seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun.
Tidak hanya itu, Presiden juga menemukan adanya kajian-kajian yang tidak menyentuh persoalan utama, misalnya kemiskinan dan lapangan kerja.
Oleh karena itu, Presiden menegaskan kebijakan efisiensi akan terus dipertahankan mengingat adanya ancaman krisis yang akan dialami banyak negara, termasuk Indonesia.
Beberapa negara, Presiden menyatakan telah mengantisipasi potensi krisis dengan mengeluarkan kebijakan mengurangi hari kerja dan memberlakukan sistem kerja dari rumah (WFH).
“Saya lihat negara-negara lain, umpamanya hari kerja dari lima jadi empat (hari), Filipina, Pakistan. Kemudian work from home, bekerja dari rumah. Waktu COVID kita lakukan cukup berhasil. Saya kira kita bisa lakukan itu juga. Mungkin 75 persen karyawan atau pegawai bisa kerja dari rumah,” kata Presiden. [Ant]
