Kinerja Fiskal Jateng Solid, Realisasi Pendapatan Negara Tembus Rp27,15 Triliun

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya (DJP Jateng I)
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya (DJP Jateng I)Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya (DJP Jateng I)

MATASEMARANG.COM – Kondisi perekonomian Jawa Tengah memasuki bulan Maret 2026 menunjukkan kinerja yang resilien.

Stabilitas indikator makro yang terjaga serta dukungan kebijakan fiskal yang optimal menjadi faktor utama dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi di wilayah ini.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Andy Prasetya menjelaskan bahwa APBN terus hadir sebagai instrumen penting, baik dalam menjaga stabilitas maupun mendorong aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.

Bacaan Lainnya
BACA JUGA  Prabowo Instruksikan Jalur Kereta Cepat Berlanjut Jakarta-Surabaya

“Kinerja ekonomi Jawa Tengah saat ini berada pada jalur ekspansi yang kuat. Sepanjang tahun 2025, ekonomi tumbuh 5,37 persen (yoy), dan pada akhir Maret 2026 ini kita melihat APBN di Jawa Tengah mencatatkan surplus sebesar Rp1,34 triliun. Hal ini mencerminkan daya tahan ekonomi daerah yang tetap solid,” ujar Bayu Andy Prasetya dalam keterangan tertulisnya dikutip Selasa, 12 Mei 2026.

Kinerja Fiskal dan Pendapatan Negara

Hingga akhir Maret 2026, realisasi pendapatan negara di Jawa Tengah tercatat mencapai Rp27,15 triliun atau sekitar 20,73 persen dari target.

BACA JUGA  Dukung Bunda PAUD Kota Semarang, Camat Harus Aktif Kawal Program MBG Agar Gizi Anak Tercukupi

Capaian ini ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta PNBP sebesar Rp2,22 triliun.

Di sisi lain, belanja negara telah terealisasi sebesar Rp25,81 triliun (26,67 persen dari pagu).

Alokasi ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp7,45 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp18,36 triliun.

“Belanja negara tetap menjadi instrumen penting dalam mendorong aktivitas ekonomi di berbagai sektor, terutama dalam mendukung proyek strategis dan layanan publik,” tambah Bayu.

Pos terkait