MATASEMARANG.COM – Kepala BKPSDM Kota Pekalongan Rusmani Budiharjo (Didik) menjelaskan bahwa Pemkot terus melakukan evaluasi untuk peningkatan kesejahteraan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK-PW) sesuai kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa Pemkot tidak membuka formasi CPNS tahun 2026 sebagai bentuk optimalisasi tenaga PPPK-PW yang sudah ada.
“Mereka bagian penting dari roda pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kebijakan ini menunjukkan keberpihakan pemerintah daerah terhadap PPPK-PW,” jelas Didik.
Hal ini disampaikan dalam audiensi yang digelar di Ruang Paripurna DPRD, Jumat 29 Mei 2026 bersama ratusan tenaga PPPK-PW yang menyampaikan aspirasi terkait kejelasan status kepegawaian, kesejahteraan, hingga jenjang karier.
Sekretaris Aliansi PPPK-PW Kota Pekalongan Wahyu Widoyo menekankan bahwa aspirasi utama mereka adalah kepastian regulasi, perlindungan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kota Pekalongan H. Masykur menegaskan bahwa DPRD memahami kegelisahan pegawai PPPK-PW.
“Kami berkomitmen mengawal kebijakan agar tidak merugikan pegawai yang telah mengabdikan diri. DPRD akan mencari solusi bersama pemerintah daerah, termasuk membahas kebutuhan anggaran dengan Badan Anggaran,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, PPPK-PW juga menyampaikan harapan terkait pemenuhan hak-hak pegawai, seperti gaji ke-13, tunjangan hari raya, jaminan kesehatan, serta peluang pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu.
Aspirasi ini mendapat respons positif dari DPRD yang berjanji memperjuangkan hingga ke tingkat pusat.
