“Kami juga akan lakukan penundaan pengerjaan pada lokasi yang baru mendapat perbaikan dalam 1–2 tahun terakhir dengan mempertimbangkan usia teknis material (aspal sekitar 3 tahun dan beton 5–10 tahun),” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Pipie, Disperkim juga akan memprioritaskan penanganan pada infrastruktur mendesak sesuai dengan arahan Wali Kota Semarang.
Selain mengoptimalkan anggaran pemeliharaan internal, Disperkim Kota Semarang juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pusat untuk menjemput bola pendanaan dari luar APBD Kota Semarang.
“Kami tangani dengan mengajukan bantuan keuangan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (Bankeu), serta menjalin komunikasi intensif dengan kementerian di pusat untuk pengajuan Dana Alokasi Khusus (DAK),” jelasnya.
Ia menambahkan, penyesuaian anggaran ini juga tidak lepas dari kondisi perekonomian makro nasional yang dirasakan oleh berbagai pemerintah daerah di Indonesia akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada lonjakan harga material konstruksi.
