“Pengembangan KPDBU membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Proyek infrastruktur tidak hanya membutuhkan pembiayaan, tetapi juga penyiapan proyek yang baik, struktur yang tepat, serta pembagian risiko yang terukur,” lugas Andre.
Dukungan penjaminan dari PT PII diyakini dapat mendongkrak skor kelayakan kredit (creditworthiness) proyek daerah, sehingga memantik minat badan usaha dan lembaga pembiayaan untuk menanamkan modalnya.
Solusi Availability Payment untuk Infrastruktur Daerah
Skema KPDBU memungkinkan pemda menghadirkan infrastruktur publik tanpa harus menyedot kas APBD secara simultan di awal pembangunan.
Melalui skema Availability Payment (pembayaran ketersediaan layanan), pemda dapat mengangsur biaya investasi secara berkala sesuai dengan kualitas layanan yang disediakan oleh mitra badan usaha.
Sejumlah sektor prioritas di Jawa Tengah yang berpotensi digarap lewat KPDBU meliputi penataan Penerangan Jalan Umum (PJU), preservasi jalan, moda transportasi massa, fasilitas rumah sakit daerah, hingga sistem pengolahan air minum.
Dalam rangkaian acara tersebut, Executive Workshop juga menghadirkan pemateri dari Kemendagri, Kemenkeu, dan Bappenas guna mengulas regulasi penganggaran serta pemanfaatan fasilitas pemerintah seperti Project Development Facility (PDF) dan Viability Gap Fund (VGF).
Melalui Kerja Sama ini, Bank Jateng dan PT PII berkomitmen memberikan pendampingan berkelanjutan bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah lewat audiensi, seminar, hingga Focus Group Discussion (FGD). (AD)
