Pertanyakan Rujukan
Terakhir Ketua MK Suhartoyo menanyakan rujukan regulasi berasal dari mana, secara sektoral atau domestik. Bahwa praktik jual beli kuota bukan jual beli barang (kuota internet) tidak masuk dalam klaster Buku 2 Perdata.
Dijelaskan bahwa jual beli kuota internet sebagai jual beli hak akses dan kerangkanya adalah kontraktual (perjanjian kontrak). Terkait ini, di mana best mark-nya (rujukan), apakah Indonesia pernah meratifikasi perjanjian internasional atau regulasi ini regulasi domestik, lalu siapa yang menentukannya?
“Ini rezim dari mana diperoleh. Tolong kalau ada rujukannya internasional sampaikan. Supaya kita tidak membeli ‘kucing dalam karung’ istilahnya. Supaya ini clear, bahwa tidak hanya berlaku di Indonesia,” katanya.
Setelah mendengarkan keterangan para provider, MK masih menjadwalkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan tambahan dari asosiasi, provider dan PLN pada Senin (4/5).
Mahkamah menggelar sidang lanjutan dengan agenda mendengarkan keterangan asosiasi, provider dan PLN untuk permohonan nomor 33/PUU-XXIV/2026. Selain itu, pihak permohonan nomor 273/PUU-XXIII/2025 juga dihadirkan dalam persidangan. ***
